Bagi Waris Beda Agama di Indonesia, Bagaimana Aturannya?
Poin penting
- Menurut KHI, ahli waris harus beragama Islam, sehingga beda agama menjadi penghalang mewarisi.
- Mahkamah Agung memberi jalan lewat wasiat wajibah bagi kerabat beda agama, seperti dalam Putusan 368 K/AG/1995.
- Menurut KUHPerdata, perbedaan agama tidak menghalangi seseorang menjadi ahli waris.
Keluarga beda agama bukan hal langka di Indonesia. Masalahnya baru terasa saat salah satu anggota keluarga meninggal dunia: apakah anak, istri, atau suami yang agamanya berbeda tetap berhak atas warisan?
Jawabannya tergantung hukum waris mana yang dipakai. Di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang berlaku berdampingan: hukum waris Islam, hukum waris perdata (KUHPerdata), dan hukum waris adat.
Menurut hukum waris Islam
Bagi keluarga Muslim, pembagian warisan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf c KHI menyebut ahli waris adalah orang yang punya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum.
Artinya, beda agama menjadi penghalang. Prinsip ini dikenal sebagai asas personalitas keislaman: warisan hanya berpindah antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama Muslim. Jadi, anak, orang tua, atau pasangan yang bukan Muslim tidak tercatat sebagai ahli waris dari pewaris Muslim.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga punya pandangan serupa lewat fatwa tentang kewarisan beda agama yang terbit pada 2005. Menurut fatwa itu, tidak ada hak saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim, tetapi harta tetap bisa diberikan lewat hibah, wasiat, atau hadiah.
Jalan tengah: wasiat wajibah
Meski bukan ahli waris, kerabat beda agama tidak otomatis pulang dengan tangan kosong. Mahkamah Agung lewat sejumlah putusannya memberi bagian kepada mereka melalui wasiat wajibah, yaitu wasiat yang ditetapkan oleh hakim walaupun pewaris tidak pernah membuatnya.
Putusan yang sering dirujuk antara lain Nomor 368 K/AG/1995, yang memberikan bagian kepada anak non-Muslim, dan Nomor 51 K/AG/1999, yang memberikan bagian kepada saudara beda agama. Putusan Nomor 16 K/AG/2010 juga kerap disebut dalam deretan yurisprudensi yang sama.
Besarnya bagian ditentukan hakim. Sebagai patokan, KHI membatasi wasiat paling banyak sepertiga harta warisan, kecuali seluruh ahli waris setuju.
Menurut KUHPerdata
Lain cerita bila keluarga tunduk pada hukum perdata. Pasal 832 KUHPerdata menyebut ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Tidak ada syarat harus seagama.
Jadi, dalam sistem ini, perbedaan agama tidak menghalangi seseorang menerima warisan.
Diselesaikan di pengadilan mana?
Sengketa waris yang memakai hukum Islam diselesaikan di Pengadilan Agama, sedangkan yang memakai KUHPerdata diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dalam praktik, agama pewaris biasanya jadi penentu hukum mana yang berlaku.
Biar tidak jadi sengketa
Kalau di keluargamu ada anggota yang berbeda agama, beberapa langkah ini bisa membantu sejak awal:
- Bicarakan selagi semua masih sehat. Keterbukaan soal harta bisa mencegah konflik di kemudian hari.
- Pertimbangkan hibah. Harta bisa diberikan semasa hidup. Untuk keluarga Muslim, KHI membatasi hibah paling banyak sepertiga harta.
- Buat wasiat tertulis. Agar lebih kuat, wasiat bisa dibuat di hadapan notaris.
- Konsultasikan ke ahli. Setiap keluarga punya kondisi berbeda, jadi ada baiknya meminta pendapat advokat, notaris, atau lembaga bantuan hukum.
Artikel ini berisi informasi umum dan bukan nasihat hukum. Untuk kasus tertentu, konsultasikan dengan advokat atau notaris.
Sumber: Redaksi Arratrrapost, diolah dari KHI, KUHPerdata, dan Hukumonline
Bagikan artikel ini





